Kades Tugu Mukti Angkat Bicara Terkait Dugaan Pungli PTSL Yang Dilakukan Oknum panitia



Bandung barat, koranpatroli.com-Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL_red) adalah proses pendaftaran tanah pertama kali yang dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, program tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan.
Tapi sayangnya program PTSL gratis ini banyak dimanfaatkan oleh pejabat desa untuk mengambil keuntungan dengan cara mengadakan pungutan liar.




Hal tersebut terjadi pada Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Dengan dalih agar sertifikat cepat selesai. oknum panitia PTSL ini mewajibkan warga yang mendaftar program tersebut harus membayar melebihi ketentuan yang berlaku. Ketika media koranpatroli.com melakukan investigasi pasa selasa (07/09/21) terhadap warga narasumber yang berinisial "DN" warga RW 07 mengatakan bahwa untuk biaya pembuatan sertifikat agar cepat selesai, warga tersebut harus menyiapkan jutaan rupiah.
"Iya betul pernah bikin sertifikat tahun 2019 waktu itu mau pinjam modal ke Bank, supaya mempercepat bikin sertifikat, sama saya di kasih 1 juta," tuturnya. 

"Saya berani nebus segitu karena kalau pinjam ke Bank bisa ngajuin 100 juta, dan kalau di acc 50 juta juga ya lumayan buat modal," ungkapnya.

Masih di Rt 02/07 warga yang tidak mau di sebut namanya, menceritakan dia tau itu program PTSL dan pembuatan di kenakan biaya 150 ribu tapi supaya mempercepat, "saya di pinta lebih dari harga yang di tentukan, saya kasih lebih 500 ribu," ucapnya.

Lanjut team kami melakukan penelusuran ke narasumber di Rt 01/07 yang berinisial "OR" menurut pengakuan "OR" betul dia sudah beres membuat sertifikat ke desa, lewat program PTSL, supaya cepat beres dia di pinta uang melebihi yang sudah di tentukan. 



"Ya benar kami sudah beres bikin sertifikat, dan supaya mempercepat pembuatan kami di pinta melebihi dari harga yang di tentukan," katanya. 

Setelah itu kami lanjut melakukan investigasi ke warga luar desa tugu, Berinisial "Ap" kampung cisarua Rt 02/07 desa kertawangi, yang kebetulan mempunyai tanah di desa tugu seluas 25 tumbak.

"Betul suami saya pernah bikin sertifikat tanah, dan kami harus mengeluarkan uang hingga belasan juta rupiah," ucap istri "Ap"

"Dan kami mempunyai tanah di kampung Tugu 4 seluas 25 tumbak," terangnya.

Terpisah kepala desa tugu mukti (H.ondo) saat di temui di kantor kepala desa, kepada awak media patroli kepala desa tugu mukti, pembuatan sertifikat tidak pernah menugaskan atau menyuruh panitia PTSL untuk meminta uang lebih dari harga yang di tentukan.

"Saya sebagai kepala desa tidak menugaskan panitia PTSL atau menyuruh berkata ke masyarakat untuk menjadikan suatu tindakan hukum, saya menugaskan kepada panitia PTSL di angka 150,000 rupiah, itupun untuk persyaratan di BPN  dan kalau ada oknum panitia yang melakukan tindakan A dan B nya saya tidak tau, di karenakan saya tidak pernah menerima storan uang apapun dari yang di rumorkan di masyarakat," tuturnya. 

Lajut Ia, "Untuk kepala desa selalu memanggil dan memanggil intinya saya sebagai kepala desa di dalam pemberkasan untuk kewajiban menandatangani semua berkas dari warkah dan yang lainnya, itu di upayakan masyarakat yang berkepentingan sebagai pemohon untuk di undang ke desa untuk menandatangani berkas warkah yang akan di ajukan," paparnya. 

"Dan pada saat itu pula saya sebagai kepala desa selalu menyarankan dan menghimbau bahwa biaya PTSL itu tidak ada, cuma dari pemerintah pusat mengiyakan kalau memang ada pungutan sesuai dengan SKB 3 mentri untuk Jawa dan bali, masyarakat mengerti betul dengan pernyataan saya," katanya. 

"Intinya kalau betul ada masyarakat yang di pungut lebih dari anjuran pemerintah, saya tidak mungkin turun ke masyarakat dan mengganti karena Bapak uang dari mana, karena tidak merasa menerima storan uang," tandasnya.

Menurut kades tugu Mukti jangankan ngambil storan uang yang belasan juta, yang puluhan juta pernah ada yang mau bikin sertifikat lewat PTSL dia tidak berani menerima. 

"Jangankan menerima uang yang 15 juta yang datang 50 juta pun saya tidak temui, dia datang menawarkan uang 50 juta dia minta tanahnya untuk di bikin sertifikat ikut PTSL di tahun 2020, dan saya tolak," pungkasnya.

Ketika akan dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua PTSL (Boni_red) tidak berada dikediamannya.


Reporter: Asep cahyana
Editor : Ester Mardiana.p


No comments

Powered by Blogger.