Diduga Hamburkan Anggaran, Proyek Kolam Renang Desa Maron Kediri Disorot Warga

Kediri, koranpatroli.com– Proyek pembangunan kolam renang di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan publik. Pasalnya, ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara prasasti proyek dengan laporan keuangan desa, yang memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan penggunaan anggaran.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam laporan keuangan desa tercatat anggaran pembangunan kolam renang sebesar Rp180 juta pada tahun 2025. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Pada prasasti yang terpasang di lokasi proyek, tertulis nilai anggaran sebesar Rp240 juta dengan tahun pelaksanaan 2024.

Perbedaan signifikan baik dari sisi nominal anggaran maupun tahun pelaksanaan tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian administrasi, bahkan berpotensi mengarah pada indikasi pemborosan anggaran negara.

Sejumlah warga setempat juga mengungkapkan bahwa sejak awal pembangunan, kolam renang tersebut belum pernah difungsikan. Kondisi ini semakin memperkuat kekecewaan masyarakat terhadap proyek yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata.

“Dari awal dibangun sampai sekarang belum pernah dipakai sama sekali,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa bangunan kolam renang tersebut berada di area yang cukup terpencil, di tengah hamparan sawah dan jauh dari pemukiman warga.

Bangunan yang didominasi cat berwarna biru itu tampak mangkrak, dengan area sekitarnya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi dan tidak terawat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan proyek yang dinilai kurang matang, termasuk pemilihan lokasi yang tidak strategis. Selain itu, warga berharap adanya penjelasan resmi dari pemerintah desa terkait perbedaan data anggaran tersebut.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Maron Riyadi menlmbenarkan mangkraknya kolam renang didesanya.
"Itu dibangun pada tahun 2025 dan hingga kini belum digunakan karena belum selesai, " ujarnya pada Kamis (2/4). Riyadi juga mengatakan bahwa anggaran tersebut terjadi dua termin tanpa memberikan penjelasan lainnya.

Masyarakat pun berharap adanya audit dan evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran desa dapat lebih transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi warga.(team)

Editor : Ester Mardiana. p